Netanyahu Sebut Inggris “Republik Islam”: Pernyataan Provokatif Di Tengah Memanasnya Hubungan Israel–Inggris

Media Kabar Sembilan — Pernyataan kontroversial kembali dilontarkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam sebuah wawancara dengan radio militer Israel, Netanyahu menyebut Inggris sebagai “Republik Islam Inggris” dan bahkan menyebut negara tersebut sebagai calon “republik Islam pertama yang memiliki senjata nuklir.”

Pernyataan tersebut sontak menjadi sorotan karena bukan sekadar kritik terhadap kebijakan pemerintah Inggris, melainkan menggunakan istilah yang menyerempet isu identitas agama dan populasi Muslim. Pernyataan itu juga dinilai memperkuat narasi yang selama ini kerap digunakan kelompok sayap kanan ekstrem untuk menggambarkan Inggris sebagai negara yang sedang mengalami “Islamisasi”.

NETANYAHU SINGGUNG JURNALIS PUTRA WINSTON CHURCHILL

Dalam wawancara tersebut, Netanyahu terlebih dahulu memuji pemberitaan mengenai Israel yang pernah dilakukan Randolph Churchill, putra mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, lebih dari setengah abad lalu.

Netanyahu kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan situasi Inggris saat ini.

Ia mempertanyakan apakah masih mudah menemukan pemberitaan yang menurutnya positif terhadap Israel di Inggris sekarang. Dari situlah muncul istilah “Islamic Republic of Britain” yang kemudian memicu kontroversi.

Yang menjadi sorotan bukan hanya pernyataan Netanyahu, tetapi juga respons pewawancara yang tidak secara tegas membantah atau mengoreksi pernyataan tersebut. Pewawancara justru mempertanyakan apakah Netanyahu tidak terlalu menyoroti Inggris secara khusus dengan bertanya apakah kondisi serupa juga terjadi di seluruh Eropa.

Namun Netanyahu kembali menegaskan pernyataannya dengan mengaitkan Inggris dengan kemungkinan menjadi republik Islam yang memiliki senjata nuklir.

KELIRU SOAL “REPUBLIK ISLAM” DAN SENJATA NUKLIR

Pernyataan Netanyahu mengenai negara “republik Islam pertama yang memiliki senjata nuklir” juga bermasalah secara faktual.

Pakistan secara resmi bernama Republik Islam Pakistan dan telah memiliki kemampuan persenjataan nuklir sejak dekade 1990-an. Dengan demikian, Inggris jelas bukan negara pertama yang memenuhi gambaran tersebut.

Artinya, pernyataan Netanyahu bukan hanya kontroversial secara politik, tetapi juga mengandung persoalan faktual ketika mengaitkan Inggris dengan status “republik Islam pertama” yang memiliki senjata nuklir.

HUBUNGAN LONDON–TEL AVIV MAKIN TEGANG

Pernyataan Netanyahu muncul ketika hubungan Inggris dan Israel memang sedang berada dalam kondisi tegang.

Pemerintahan Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mengambil sejumlah langkah yang lebih keras terhadap kebijakan Israel, khususnya terkait permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki dan kekerasan pemukim di Tepi Barat.

Pemerintah Inggris pada Juni 2026 mengumumkan paket sanksi baru terhadap jaringan yang dinilai mendanai dan memfasilitasi kekerasan pemukim di Tepi Barat. London juga memperkuat panduan kepada warga dan perusahaan Inggris agar tidak melakukan aktivitas ekonomi maupun keuangan di permukiman Israel yang dianggap ilegal.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Burnham tidak sekadar memainkan retorika diplomatik. London mulai menggunakan instrumen ekonomi dan sanksi untuk memberikan tekanan terhadap pihak-pihak yang dianggap berperan dalam kekerasan dan perluasan permukiman.

Bahkan sebelum menjadi Perdana Menteri, Burnham telah menyatakan perlunya meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Netanyahu, termasuk mempertimbangkan langkah lebih keras terhadap perdagangan barang yang berasal dari permukiman ilegal.

BUKAN SEKADAR PERANG KATA-KATA

Dalam konteks geopolitik, pernyataan seorang kepala pemerintahan tidak dapat dianggap sekadar candaan atau komentar ringan.

Ketika seorang pemimpin negara menggunakan istilah seperti “Republik Islam Inggris”, isu tersebut dengan mudah bergeser dari perdebatan kebijakan menjadi persoalan identitas, agama, dan sentimen terhadap kelompok masyarakat tertentu. Di sinilah pernyataan Netanyahu menjadi penting untuk dicermati.

Inggris adalah negara dengan sistem pemerintahan demokratis dan masyarakat yang plural. Karena itu, menyederhanakan dinamika politik Inggris menjadi persoalan “Islamisasi” berpotensi mengaburkan persoalan sebenarnya: bagaimana hubungan London dengan Tel Aviv, bagaimana sikap Inggris terhadap konflik Palestina-Israel, serta bagaimana pemerintah Inggris menjalankan kebijakan luar negerinya.

INGGRIS TAK LAGI DIAM

Perubahan sikap London terhadap Israel juga tidak muncul dari ruang kosong.

Pemerintah Inggris telah menyatakan bahwa permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki merupakan hambatan serius terhadap perdamaian dan pelanggaran terhadap hukum internasional. Pemerintah juga mengambil langkah bersama sejumlah negara untuk menjatuhkan sanksi terhadap jaringan yang dinilai mendukung kekerasan pemukim.

Karena itu, pernyataan Netanyahu dapat dibaca dalam konteks hubungan bilateral yang sedang mengalami tekanan politik.

Ketika London meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Netanyahu, Tel Aviv justru melontarkan kritik keras terhadap arah politik Inggris. Benturan kepentingan tersebut berpotensi membuat hubungan kedua negara semakin panas.

RETORIKA TAJAM, RISIKO DIPLOMATIK BESAR

Pernyataan Netanyahu memperlihatkan betapa tajamnya pertarungan narasi politik mengenai masa depan Inggris, Eropa, Israel, Palestina, dan isu Islamisme.

Namun kritik terhadap kebijakan pemerintah Inggris semestinya tidak dicampuradukkan dengan pelabelan terhadap agama atau komunitas masyarakat.

Perdebatan mengenai Gaza, Israel, Palestina, keamanan Eropa, maupun kebijakan luar negeri Inggris seharusnya ditempatkan dalam kerangka fakta, hukum internasional, dan kepentingan kemanusiaan—bukan melalui generalisasi berbasis agama.

Media Kabar Sembilan menilai, pernyataan seorang pemimpin negara memiliki bobot politik yang jauh lebih besar daripada sekadar ucapan biasa. Ketika istilah yang digunakan menyentuh identitas agama dan masyarakat sipil, tanggung jawab politik serta akurasi faktual menjadi mutlak. Kritik boleh tajam, tetapi fakta tidak boleh dipelintir.

(Red/Tim)