BOGOR | Media Kabar Sembilan — Pusaran dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor semakin terbuka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membongkar dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi yang semestinya diterima penuh oleh pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda).
Perkara tersebut bukan lagi berada di ruang penyelidikan. KPK telah meningkatkannya ke tahap penyidikan, menyita uang sekitar Rp1,5 miliar, menggeledah dua kantor pemerintahan, serta mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.
Pada Kamis, 27 Agustus 2026, penyidik KPK menggeledah Kantor Bappenda dan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor.
Penggeledahan tersebut menjadi sinyal keras bahwa perkara ini bukan sekadar isu liar ataupun kegaduhan politik. Penyidik tengah mengumpulkan bukti untuk mengurai dugaan skema pemotongan, pihak yang menghimpun uang, jalur aliran dana, hingga siapa yang diduga menikmati hak para pegawai.
Sejumlah dokumen dibawa untuk kepentingan penyidikan. Dokumen itu diperkirakan menjadi pintu masuk untuk mencocokkan besaran insentif yang dicairkan, jumlah yang seharusnya diterima pegawai, potongan yang diduga dilakukan, serta aliran dana setelah uang dikumpulkan.
Rp1,5 Miliar Disita, Siapa Pemilik dan Penerima Akhirnya?
KPK sebelumnya mengamankan uang sekitar Rp1,5 miliar dalam rangkaian penyelidikan. Setelah perkara resmi dinaikkan ke tahap penyidikan, uang tersebut disita dan kini didalami keterkaitannya dengan dugaan pemotongan insentif pegawai Bappenda Kabupaten Bogor.
Namun, hingga kini KPK belum mengungkap dari siapa uang itu diamankan, bagaimana uang tersebut dikumpulkan, dan siapa penerima akhirnya.
Ketertutupan informasi pada tahap awal penyidikan dapat dipahami sebagai bagian dari strategi penyidik. Akan tetapi, publik berhak menunggu jawaban yang terang: apakah Rp1,5 miliar tersebut merupakan keseluruhan dana yang diduga dipotong atau hanya sebagian kecil dari rangkaian transaksi yang lebih besar?
Jika dugaan pemotongan itu terbukti, persoalannya tidak dapat dipandang hanya sebagai pelanggaran administratif. Pemotongan hak pegawai secara sistematis demi menguntungkan pihak tertentu merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang mencederai aparatur sekaligus merusak tata kelola pemerintahan.
Penyidikan karena itu tidak boleh berhenti pada pertanyaan siapa yang memotong. KPK harus menelusuri siapa yang menginisiasi skema, bagaimana mekanismenya dijalankan, berapa lama berlangsung, berapa total uang yang dihimpun, serta siapa saja yang menerima aliran dana.
Audit menyeluruh terhadap daftar penerima insentif, bukti pencairan, besaran potongan, bukti setoran, komunikasi antarpihak, dan pergerakan rekening menjadi penting agar penanganan perkara tidak berakhir dengan mengorbankan pelaksana lapangan.
Belum Ada Tersangka, KPK Dalami Keterlibatan Penyelenggara Negara
Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan bahwa perkara tersebut masih ditangani menggunakan surat perintah penyidikan umum. Dengan demikian, hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
KPK masih mendalami konstruksi perkara, kecukupan alat bukti, serta kemungkinan keterlibatan penyelenggara negara.
“Karena sesuai dengan Pasal 11, kewenangan KPK untuk menangani perkara itu ada limitatifnya. Perkara yang melibatkan penyelenggara negara, kerugian negara di atas Rp1 miliar, kemudian yang berlarut-larut ditangani APH. Sehingga nanti akan dilihat seperti apa dalam proses penyidikan ini,” jelas Achmad Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 26 Agustus 2026.
KPK belum menyatakan bahwa Bupati Bogor Rudy Susmanto, Wakil Bupati Bogor, maupun pejabat tertentu terlibat dalam perkara tersebut.
Karena itu, penyebutan siapa pun sebagai pelaku sebelum adanya penetapan resmi dan bukti yang cukup merupakan kesimpulan yang mendahului proses hukum. KPK juga telah meminta masyarakat tidak berspekulasi dan menunggu perkembangan penyidikan.
Namun, belum adanya tersangka bukan berarti perkara ini dapat dianggap ringan. Uang telah disita, kantor pemerintahan telah digeledah, dan dokumen telah diamankan. Fakta tersebut menunjukkan penyidikan sedang bergerak untuk menemukan pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Perjalanan Bupati Disorot, Publik Menunggu Penjelasan
Di tengah bergulirnya penyidikan, beredar informasi mengenai perjalanan Bupati Bogor Rudy Susmanto ke luar negeri sekitar 20 Agustus 2026. Informasi tersebut kemudian dikaitkan dengan meningkatnya penanganan perkara oleh KPK.
Hingga berita ini diterbitkan, Media Kabar Sembilan belum memperoleh dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, maskapai penerbangan, KPK, ataupun keterangan langsung dari Bupati Bogor yang dapat mengonfirmasi secara utuh tujuan, rute, kapasitas, pembiayaan, dan kepentingan perjalanan tersebut.
Perjalanan ke luar negeri apabila benar terjadi tidak serta-merta dapat disebut sebagai pelarian. Sebutan tersebut harus didasarkan pada fakta hukum, seperti adanya upaya menghindari panggilan penyidik, pencegahan ke luar negeri, penetapan daftar pencarian orang, atau status buron dari lembaga berwenang.
Meski demikian, Bupati Bogor tetap perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat. Publik berhak mengetahui apakah perjalanan tersebut merupakan agenda dinas atau kepentingan pribadi, siapa yang membiayainya, apakah telah memperoleh izin, dan mengapa dilakukan bertepatan dengan mencuatnya penanganan perkara oleh KPK.
Diamnya kepala daerah di tengah kegaduhan hanya akan memperlebar ruang spekulasi. Ketika kepercayaan masyarakat dipertaruhkan, transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban.
BP2 TIPIKOR: Jangan Anggap Perkara Selesai
Ketua BP2 TIPIKOR Aliansi Indonesia, Agustinus Petrus Gultom, S.H., menegaskan bahwa belum ditetapkannya tersangka tidak boleh dijadikan alasan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menganggap persoalan dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai Bappenda telah selesai.
“Perkara ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. KPK telah menyita uang sekitar Rp1,5 miliar, menggeledah Kantor Bappenda dan BKPSDM Kabupaten Bogor, serta membawa sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penyidikan. Itu merupakan fakta hukum yang harus dijawab melalui langkah konkret, bukan sekadar pernyataan normatif bahwa pemerintah daerah menghormati proses hukum,” tegas Agustinus.
Menurutnya, Bupati Bogor harus segera membuka ruang audit internal secara transparan. Seluruh pegawai juga harus dijamin dapat memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan maupun intimidasi.
Perlindungan, lanjut dia, harus diberikan kepada pelapor dan pihak-pihak yang membantu mengungkap perkara tersebut.
“Seluruh dokumen yang dibutuhkan penyidik harus diserahkan tanpa ada yang ditutupi. Pemerintah Kabupaten Bogor juga harus menjelaskan secara terbuka berapa jumlah insentif yang dicairkan, berapa yang seharusnya diterima pegawai, berapa yang benar-benar dibayarkan, serta apakah terdapat pemotongan di luar ketentuan,” ujarnya.
Agustinus menilai, apabila pemotongan tersebut diduga dilakukan secara terstruktur dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu, maka aliran uang sebesar itu tidak mungkin bergerak tanpa mekanisme pengumpulan, pencatatan, pengendalian, dan penerima akhir.
Jangan Korbankan Pelaksana Lapangan
Agustinus mengingatkan KPK agar tidak berhenti pada pegawai yang hanya bertugas mengumpulkan atau menyerahkan uang. Pelaksana lapangan, menurutnya, hanyalah salah satu mata rantai dari skema yang harus dibongkar secara menyeluruh.
“Penyidikan jangan berhenti pada pegawai yang hanya bertugas mengumpulkan atau menyerahkan uang. KPK harus membongkar sampai kepada pihak yang diduga memberikan perintah, menyusun skema, mengendalikan aliran dana, dan menikmati hasilnya,” katanya.
Siapa pun yang terbukti terlibat baik pegawai, kepala badan, pejabat struktural, penyelenggara negara, maupun pihak yang berada di lingkaran kekuasaan harus diperlakukan sama di hadapan hukum.
“Jangan ada tebang pilih dan jangan ada pihak yang dikorbankan hanya untuk melindungi aktor yang lebih besar. Hukum tidak boleh tajam kepada pelaksana di bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pemegang kekuasaan,” tandasnya.
Menurut Agustinus, dugaan pemotongan hak pegawai bukan sekadar perkara angka. Di balik kasus tersebut terdapat aparatur yang haknya diduga dirampas, birokrasi yang mungkin bekerja dalam tekanan, serta kepercayaan masyarakat yang kembali dipertaruhkan.
Bongkar Aktor Intelektual dan Aliran Dananya
Publik kini menunggu keberanian KPK membongkar konstruksi perkara secara terang. Uang sekitar Rp1,5 miliar telah disita, dua kantor pemerintahan telah digeledah, dan sejumlah dokumen telah diamankan.
Tahap berikutnya adalah mengungkap siapa pengendali skema, siapa pemberi perintah, siapa penghimpun dana, dan siapa penerima akhirnya.
“Pertanyaannya bukan lagi apakah perkara ini serius, tetapi siapa aktor intelektualnya, ke mana uang tersebut mengalir, dan siapa yang diduga berlindung di balik kekuasaan,” pungkas Ketua BP2 TIPIKOR Aliansi Indonesia, Agustinus Petrus Gultom, S.H.
KPK dituntut tidak berhenti pada permukaan. Jika pemotongan hak pegawai itu benar terjadi, seluruh mata rantainya harus dibongkar. Jangan sampai bawahan dijadikan tumbal, sementara aktor yang diduga merancang dan menikmati hasilnya tetap bebas bersembunyi di balik jabatan.
Redaksi Media Kabar Sembilan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi kepada Bupati Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, Bappenda, BKPSDM, maupun pihak lain yang disebut atau berkaitan dengan perkara tersebut. (red).
1 Komentar