CIMAHI | Media Kabar Sembilan — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Cimahi tidak hanya menjadi seremoni pengibaran bendera. Momentum tersebut justru membuka kembali sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana secara terbuka mengingatkan bahwa makna kemerdekaan harus diukur dari kondisi nyata kehidupan rakyat.
Menurutnya, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, pertanyaan penting bukan lagi sebatas apakah bangsa ini telah terbebas dari penjajahan, tetapi apakah hasil kemerdekaan benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Pernyataan itu disampaikan Ngatiyana saat upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Kota Cimahi di Lapangan Rajawali, Jalan Gatot Subroto, Kota Cimahi, Senin (17/8/2026).
“Setelah 81 tahun merdeka, pertanyaannya bukan lagi apakah kita merdeka, tetapi sudahkah kemerdekaan itu dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Ngatiyana.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan pemerintah. Ukuran akhirnya adalah dampak yang dirasakan masyarakat.
Pekerjaan Rumah Masih Menumpuk
Ngatiyana mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan penyelesaian serius.
Infrastruktur jalan, pengelolaan sampah, anak putus sekolah hingga pengangguran disebut masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan dalam konteks kehidupan masyarakat masih memiliki pekerjaan panjang.
Pemerintah dituntut tidak hanya menghasilkan kebijakan, tetapi memastikan kebijakan tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Dalam konteks pembangunan, Ngatiyana menegaskan Pemkot Cimahi tidak mungkin bekerja sendirian.
Pembangunan membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Kolaborasi tersebut disebut sebagai bentuk gotong royong dalam konteks modern.
“Tidak semuanya kita, Pemkot Cimahi, kerjakan sendiri. Ada yang kita kerjakan bersama. Inilah gotong royong modern,” katanya.
Namun, kerja bersama juga harus dibarengi dengan tanggung jawab. Pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban memastikan program pembangunan berjalan efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Efisiensi Bukan Alasan Mengurangi Keberpihakan
Persoalan keterbatasan anggaran juga menjadi perhatian.
Ngatiyana menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh diterjemahkan sebagai pengurangan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.
Efisiensi justru harus membuat pemerintah semakin selektif menentukan program.
Mana yang harus didahulukan, mana yang memberikan dampak paling besar, dan mana yang benar-benar dibutuhkan masyarakat harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan.
Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan publik.
Kemerdekaan dan Tanggung Jawab Generasi Muda
Semangat memperingati kemerdekaan juga diwujudkan melalui safari kebangsaan yang digelar Masyarakat Tionghoa Peduli (MTP) bersama Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Jawa Barat.
Sekolah menjadi salah satu sasaran kegiatan sebagai bagian dari upaya menanamkan nasionalisme kepada generasi muda.
Koordinator kegiatan MTP, Herman Widjadja, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara bergilir dari sekolah ke sekolah.
Menurutnya, peringatan kemerdekaan harus menjadi sarana membangun nasionalisme, kedisiplinan sekaligus mengenalkan sejarah perjuangan bangsa kepada generasi penerus.
Sementara itu, Ketua DPD LVRI Jawa Barat Mayjen TNI (Purn.) Nandang Herawan mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan panjang dan pengorbanan para pendahulu.
Pesan tersebut menjadi relevan di tengah perubahan zaman. Generasi sekarang tidak lagi menghadapi penjajahan dalam bentuk perang fisik, tetapi menghadapi tantangan berupa kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, lemahnya pendidikan dan berbagai persoalan sosial lainnya.
Rakyat Harus Menjadi Ukuran
Di Kota Bandung, semangat kemerdekaan juga dikemas melalui Semarak Kemerdekaan Siliwangi 2026 yang digelar Kodam III/Siliwangi di Lapangan Siliwangi.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah agenda untuk masyarakat, mulai dari perlombaan tradisional, pelayanan kesehatan, makan gratis, pemberdayaan ekonomi lokal hingga pameran alutsista.
Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih menyampaikan bahwa kegiatan tersebut terbuka dan gratis bagi masyarakat.
Rangkaian kegiatan itu memperlihatkan bahwa peringatan kemerdekaan dapat diisi dengan kegiatan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat.
Namun, kemeriahan perayaan tetap tidak boleh menutup persoalan yang masih ada.
81 Tahun Merdeka, Evaluasi Harus Nyata
HUT ke-81 Kemerdekaan RI semestinya menjadi titik evaluasi, bukan sekadar agenda tahunan.
Ketika persoalan sampah masih membutuhkan solusi, ketika anak masih menghadapi risiko putus sekolah, ketika pengangguran masih menjadi beban masyarakat, dan ketika infrastruktur masih membutuhkan pembenahan, maka pembangunan harus terus dikoreksi.
Kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan. Kemerdekaan harus berarti rakyat mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang dapat diakses, pekerjaan yang bermartabat, lingkungan yang sehat, pelayanan publik yang adil, serta pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka.
Karena itu, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, pekerjaan terbesar bukan sekadar mempertahankan perayaan kemerdekaan. Pekerjaan terbesar adalah memastikan rakyat benar-benar merasakan arti kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.
(Tim)
