BANDUNG | Media Kabar Sembilan — Rencana pembongkaran Teras Cihampelas kembali membuka pertanyaan besar tentang arah kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam menata kawasan strategis tersebut. Persoalannya bukan sekadar apakah Teras Cihampelas harus dibongkar atau dipertahankan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: setelah dibongkar, apa yang akan dibangun dan apakah benar lebih baik?
Jika Teras Cihampelas dianggap gagal atau tidak lagi sesuai kebutuhan kota, pemerintah tentu berhak melakukan evaluasi. Namun, evaluasi tidak boleh berhenti pada keputusan pembongkaran semata.
Publik berhak mengetahui kajian objektif, perbandingan berbagai alternatif, perhitungan anggaran, dampak sosial-ekonomi, serta konsep baru yang akan menjadi dasar perubahan kawasan tersebut.
Jangan sampai pembongkaran menjadi pilihan paling mudah karena pemerintah belum mampu menghadirkan gagasan yang lebih kuat.
Bukan Sekadar Membongkar, Pemerintah Harus Menawarkan Solusi
Teras Cihampelas sejak awal dibangun sebagai bagian dari konsep penataan kawasan perkotaan. Kehadirannya juga berkaitan dengan upaya mengakomodasi PKL, UMKM, dan masyarakat tanpa menghilangkan fungsi utama Jalan Cihampelas.
Jika konsep lama dianggap tidak lagi relevan, bukan berarti satu-satunya jalan adalah membongkar seluruh bangunan. Pemerintah masih memiliki sejumlah alternatif yang semestinya dikaji secara serius.
Mulai dari revitalisasi tanpa membongkar seluruh struktur, desain ulang secara bertahap, integrasi PKL dan UMKM dengan konsep ekonomi kreatif, hingga kerja sama dengan pihak swasta.
Semua pilihan tersebut harus dibandingkan secara objektif. Pertanyaannya sederhana: mana kajiannya, mana perbandingannya, dan mana konsep barunya?
Publik tidak membutuhkan keputusan yang hanya didasarkan pada pernyataan bahwa bangunan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kota. Publik membutuhkan data dan argumentasi yang dapat diuji.
Jangan Sampai Bongkar Karena Kehabisan Gagasan
Pada April 2026, Wali Kota Bandung Farhan pernah menyampaikan usulan agar pengelolaan Jalan Cihampelas diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Salah satu pertimbangannya adalah agar penataan lebih mudah dilakukan sekaligus membuka peluang dukungan anggaran dari pemerintah provinsi.
Sebelumnya, pada Desember 2025, Pemerintah Kota Bandung juga telah menyampaikan rencana pembongkaran dan desain ulang Teras Cihampelas.
Rencana tersebut disebut berkaitan dengan sejumlah pertimbangan, antara lain keamanan, sosial, estetika, dan lalu lintas.
Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilewatkan: kajian komprehensif sebelum keputusan besar diambil.
Pengamat Kebijakan Publik dan Praktisi Hukum, Khoirullah, SH., MH., menegaskan Pemerintah Kota Bandung wajib membuka secara transparan dasar kajian dan perhitungan yang melandasi rencana pembongkaran Teras Cihampelas.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan mengapa bangunan tersebut harus dibongkar. Pemerintah juga harus menunjukkan perbandingan objektif antara mempertahankan, merevitalisasi, atau membongkar total.
“Pemerintah Kota Bandung harus mampu menjawab secara terbuka berapa biaya jika Teras Cihampelas dipertahankan, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk revitalisasi, serta berapa biaya pembongkaran dan pembangunan kembali,” ujar Khoirullah.
Ia juga meminta pemerintah tidak mengabaikan keberadaan PKL dan UMKM yang selama ini menjalankan aktivitas ekonomi di kawasan Cihampelas.
“Pemerintah harus menjelaskan bagaimana nasib PKL dan UMKM, apa dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, serta bagaimana konsep tata ruang setelah pembongkaran dilakukan,” katanya.
Menurut Khoirullah, pertanyaan paling penting justru terletak pada manfaat nyata yang akan diterima masyarakat setelah kebijakan tersebut dilaksanakan.
“Jangan sampai uang publik kembali dikeluarkan untuk membongkar sebuah aset, tetapi pemerintah belum memiliki konsep yang lebih baik sebagai penggantinya,” tegasnya.
“Membongkar itu pekerjaan teknis. Yang harus dibuktikan pemerintah adalah bahwa setelah dibongkar, masyarakat benar-benar mendapatkan sesuatu yang lebih baik,” lanjut Khoirullah.
Ia meminta seluruh kajian, desain, perhitungan anggaran, rencana penataan, serta dampak terhadap masyarakat disampaikan secara terbuka.
“Publik berhak tahu bukan hanya mengapa Teras Cihampelas harus dibongkar, tetapi juga apa yang akan dibangun, berapa biayanya, siapa yang merasakan manfaatnya, dan apakah kebijakan itu benar-benar lebih baik,” pungkasnya.
Tanpa jawaban tersebut, pembongkaran berisiko menjadi solusi instan terhadap persoalan yang semestinya diselesaikan melalui perencanaan matang dan terukur.
Pemerintah tidak boleh hanya pandai membongkar. Pemerintah harus mampu menunjukkan gagasan tentang apa yang akan dibangun setelahnya.
Aset Telah Dialihkan, Lalu Siapa yang Menentukan Arah?
Pada 29 Juli 2026, telah dilakukan penandatanganan NPHD dan BAST. Objek pengalihan mencakup tanah jalan, konstruksi jalan, sarana, prasarana, dan utilitas di sepanjang Jalan Cihampelas.
Dalam perkembangan berikutnya, Farhan menyampaikan konsep pembongkaran total. Sementara proses lelang pembongkaran dan penilaiannya berada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Situasi tersebut membuat pertanyaan publik semakin relevan: siapa sebenarnya yang akan menentukan wajah baru Cihampelas?
Jika aset telah dialihkan, bagaimana posisi Pemerintah Kota Bandung dalam menentukan konsep masa depan kawasan tersebut?
Apakah Pemkot Bandung hanya berada pada posisi mengusulkan pembongkaran, sementara desain dan kebijakan berikutnya berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap perubahan. Sebaliknya, ini merupakan bagian dari kontrol publik terhadap kebijakan yang menyangkut aset, anggaran, ruang kota, dan kepentingan masyarakat.
Teras Cihampelas Bukan Sekadar Beton
Teras Cihampelas bukan hanya bangunan. Di dalamnya ada PKL, UMKM, warga, pengguna jalan, aktivitas ekonomi, persoalan tata ruang, dan kepentingan publik. Karena itu, keputusan terhadap kawasan tersebut tidak boleh dilihat semata-mata dari persoalan fisik bangunan.
Jika pemerintah memiliki konsep yang lebih baik, buka kepada publik. Tampilkan desainnya. Jelaskan kajiannya. Paparkan anggarannya.
Terangkan manfaatnya. Jelaskan nasib PKL dan UMKM. Sampaikan pula target, tahapan, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya.
Jangan meminta masyarakat percaya hanya karena pemerintah menyatakan pembongkaran diperlukan. Kepercayaan publik tidak lahir dari keputusan sepihak. Kepercayaan dibangun melalui transparansi, argumentasi, dan gagasan yang dapat diuji.
Publik Menunggu Gagasan, Bukan Sekadar Alat Berat
Pada akhirnya, polemik Teras Cihampelas bukan sekadar persoalan sebuah bangunan yang hendak dibongkar. Ini menyangkut cara pemerintah mengambil keputusan terhadap ruang publik.
Jika pembongkaran memang merupakan pilihan terbaik, pemerintah harus mampu membuktikannya melalui kajian yang terbuka, rasional, dan terukur.
Sebaliknya, jika pembongkaran dilakukan tanpa konsep yang jelas mengenai apa yang akan dibangun setelahnya, sangat wajar apabila publik mempertanyakan kualitas perencanaannya.
Kritik terhadap Wali Kota Bandung merupakan bagian dari ruang demokrasi. Namun, penilaian bahwa pemerintah “malas berpikir” atau “miskin gagasan” harus diuji melalui kinerja dan konsep yang ditawarkan.
Ukuran sederhananya adalah: apakah Pemerintah Kota Bandung mampu menghadirkan konsep baru yang lebih baik daripada apa yang hendak dibongkarnya?
Sebab, membongkar adalah pekerjaan teknis. Membangun kembali dengan konsep yang lebih baik adalah pekerjaan berpikir.
Dan sampai konsep itu benar-benar ditampilkan secara terbuka, publik berhak bertanya, mengawasi, dan menagih jawaban.
Teras Cihampelas boleh berubah. Tetapi jangan sampai perubahan hanya menghasilkan bongkaran baru tanpa gagasan baru.
(Tim/ Red)
