SIDOARJO | Media Kabar Sembilan — Kasus dugaan keracunan massal setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terus melebar. Sebanyak 512 orang dilaporkan harus mendapatkan penanganan medis, tetapi identitas pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah yang memasok makanan tersebut belum diungkap secara terbuka.
SPPG yang beroperasi di wilayah Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, itu diketahui melayani Pondok Pesantren Manbaul Hikam serta 19 lembaga pendidikan lainnya. Setiap hari, sekitar 1.000 porsi MBG didistribusikan kepada santri di pesantren tersebut.
Belum terbukanya identitas pemilik dan penanggung jawab dapur menjadi sorotan Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago. Ia mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan siapa pemilik dan Kepala SPPG Kalitengah agar pertanggungjawaban kasus tersebut tidak kabur.
“Yang pertama harus jelas dulu, SPPG-nya punya siapa? Kepala SPPG-nya siapa? Agar pertanggungjawabannya jelas oleh BGN,” kata Irma, Rabu (2/9/2026).
Desakan itu bukan tanpa alasan. Ratusan korban telah dilarikan ke sejumlah rumah sakit, sementara pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dapur belum diperkenalkan secara terbuka kepada masyarakat.
Irma menilai penanganan kasus keracunan MBG tidak boleh berhenti pada pernyataan empati. Pemerintah dan BGN harus mengambil tindakan tegas terhadap SPPG yang tidak memenuhi persyaratan fisik, sanitasi, keamanan pangan, ataupun standar operasional.
Menurutnya, tindakan tersebut harus berlaku terhadap seluruh SPPG tanpa membedakan lokasi maupun lembaga penerima manfaat, termasuk dapur yang melayani pondok pesantren.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar empati kepada korban, tetapi tindakan tegas terhadap SPPG yang kondisi fisiknya tidak memenuhi syarat. Mau pondok pesantren atau apa pun,” tegasnya.
Irma juga menyoroti masih adanya SPPG yang dinilai telah memenuhi standar dan memperoleh persetujuan, tetapi belum mendapatkan tindak lanjut untuk beroperasi. Di sisi lain, dapur yang dibangun terburu-buru diduga masih dipertahankan demi mengejar percepatan pelaksanaan program.
Ia meminta BGN tidak mengabaikan mitra yang telah membangun dapur dengan sistem, modal, dan persyaratan lebih ketat. Evaluasi, menurutnya, harus dilakukan berdasarkan kualitas dan kelayakan, bukan semata-mata kecepatan operasional.
SPPG Kalitengah Dihentikan Sementara
Setelah kasus tersebut mencuat, operasional SPPG Kalitengah akhirnya dihentikan sementara. Keputusan itu disampaikan Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, setelah meninjau dapur tersebut pada Rabu (2/9/2026).
“Untuk saat ini, SPPG kami hentikan operasionalnya,” kata Teguh saat ditemui di RS Notopuro Sidoarjo.
Sampel makanan yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut telah diamankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan kepolisian untuk diperiksa di laboratorium.
Hasil pemeriksaan diperkirakan keluar dalam waktu sekitar satu minggu. Temuan laboratorium akan menjadi dasar untuk memastikan penyebab kejadian sekaligus menentukan apakah penghentian operasional SPPG bersifat sementara atau permanen.
Karena hasil laboratorium belum keluar, penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami ratusan korban belum dapat disimpulkan. Penggunaan istilah keracunan MBG masih merujuk pada dugaan awal dan gejala yang muncul setelah makanan dikonsumsi.
Korban Tersebar di Delapan Rumah Sakit
Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyampaikan bahwa sebanyak 512 orang dilaporkan dibawa ke rumah sakit.
Korban tidak hanya berasal dari Ponpes Manbaul Hikam. Mereka juga berasal dari lembaga pendidikan lain yang menerima makanan dari SPPG Kalitengah.
Dari keseluruhan korban, 80 orang menjalani rawat inap, 312 orang telah diperbolehkan pulang, dan 120 orang masih dalam observasi.
Sebaran penanganan pasien meliputi:
- RS Notopuro: 334 pasien;
- RS Delta Surya: 20 pasien;
- RS Siti Hajar: 77 pasien;
- RS Pusura: 18 pasien;
- RSU Aisyiyah Siti Fatimah: 47 pasien;
- RS Pusdik Bhayangkara: 8 pasien;
- RS Arafah Anwar Medika: 2 pasien; dan
- RS Anwar Medika: 6 pasien.
Emil memastikan biaya penanganan medis seluruh korban ditanggung pemerintah. Dinas Pendidikan Jawa Timur juga diperintahkan memeriksa kehadiran siswa di seluruh lembaga penerima MBG dari dapur yang sama.
Apabila ditemukan siswa tidak masuk sekolah, puskesmas diminta melakukan penelusuran dan mendatangi rumah mereka. Langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi adanya korban yang hanya dirawat secara mandiri tanpa pemeriksaan medis.
Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa program MBG tidak cukup hanya mengejar jumlah dapur dan kecepatan distribusi. Keterbukaan pemilik, kelayakan bangunan, sanitasi, pengolahan bahan makanan, kompetensi petugas, pengawasan, serta rantai pertanggungjawaban setiap SPPG harus dapat diperiksa publik.
Ketika 512 orang telah terdampak, identitas pengelola dan penanggung jawab dapur semestinya tidak menjadi informasi yang samar. BGN perlu membuka hasil evaluasi secara transparan, sedangkan aparat berwenang harus memastikan ada atau tidaknya kelalaian setelah hasil pemeriksaan laboratorium diperoleh.(Tim/Red)
