Pembelian Pertalite Bakal Diperketat, DEN Minta Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran

JAKARTA | Media Kabar Sembilan — Rencana pemerintah memperketat pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite kembali menjadi perhatian. Kebijakan tersebut diwacanakan menggunakan kriteria jenis kendaraan dan menyasar kelompok masyarakat mampu atau kategori desil 10.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Saleh Abdurrahman, menegaskan bahwa setiap kebijakan pengendalian konsumsi BBM subsidi maupun kompensasi harus dirancang secara matang. Pemerintah juga diminta memberikan waktu sosialisasi yang cukup sebelum kebijakan diterapkan.

“Semua upaya untuk mengendalikan konsumsi BBM subsidi dan kompensasi perlu direncanakan dengan baik sehingga efektif, termasuk sosialisasi dengan waktu yang cukup,” ujar Saleh, sebagaimana dikutip dari Kontan.co.id, Minggu (23/8/2026).

Menurut Saleh, kesiapan teknis sebenarnya tidak lagi menjadi persoalan utama. Infrastruktur pendataan konsumen yang dimiliki badan usaha dinilai sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan pembatasan pembelian Pertalite.

Sistem pendataan melalui MyPertamina maupun sistem milik badan usaha lainnya, seperti AKR, dapat disesuaikan dengan kriteria penerima BBM subsidi yang nantinya ditetapkan pemerintah.

“Saat ini saya kira sistem pencatatan data konsumen di MyPertamina atau sistem yang dimiliki badan usaha lainnya, seperti AKR, sudah bisa disesuaikan. Misalnya, penerima BBM subsidi atau kompensasi ditentukan berdasarkan kapasitas mesin maupun NIK yang masuk dalam desil tertentu,” terangnya.

Saleh menjelaskan, skema pembatasan yang dipilih akan sangat bergantung pada target pengendalian anggaran subsidi. Penetapan kriteria penerima menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat yang memang berhak.

“Pilihannya akan ditentukan oleh seberapa besar pengendalian subsidi yang ditargetkan pemerintah pada sisa tahun ini, menuju pengendalian subsidi yang lebih luas pada tahun depan,” tuturnya.

Namun, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan sistem pendataan. Keakuratan data, kejelasan kriteria kendaraan, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta kesiapan petugas di lapangan harus dipastikan agar pembatasan tidak menimbulkan kekacauan baru di masyarakat.

Saleh mendorong agar kebijakan pengendalian BBM subsidi mulai diterapkan pada tahun ini. Menurutnya, penghematan anggaran subsidi dapat dialihkan untuk membiayai program energi yang lebih produktif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Menurut saya, apa pun pilihannya dan berapa pun targetnya, sebaiknya sudah dimulai tahun ini agar penghematan subsidi BBM bisa dialihkan ke program-program sektor energi yang lebih produktif,” katanya.

Program tersebut antara lain berupa peningkatan kualitas dan jangkauan transportasi publik serta perbaikan mutu BBM yang beredar. Dengan demikian, pembatasan Pertalite tidak berhenti sebagai kebijakan penghematan, tetapi harus menghasilkan pelayanan energi yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan.

Pemerintah kini dituntut segera membuka secara transparan kriteria kendaraan dan kelompok masyarakat yang masih berhak membeli Pertalite. Tanpa data yang akurat, sosialisasi yang memadai, dan mekanisme pengawasan yang jelas, kebijakan tepat sasaran berisiko justru menambah beban masyarakat. (red)